Pakta Integritas

 

Pakta Integritas (Bahasa Inggris: Integrity Pact ) adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas , fungsi , tanggung jawab , wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme .
Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas .
Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah , Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Pedoman Umum.
Pelaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan acuan dasar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Perdasarkan Peraturan Menteri tersebut, pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,para pejabat, serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Tujuan
Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:
1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengandilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila.

Sumber: www.wikiapbn.org/artikel/Pakta_Integritas